Pernyataan Muhammadiyah Banyumas

PERNYATAAN SIKAP MUHAMMADIYAH BANYUMAS TERHADAP FENOMENA MUNCULNYA ALIRAN “Al-QIYADAH AL-ISLAMIYAH”  

Dengan munculnya berbagai aliran yang menyimpang dari ajaran resmi ajaran Islam yang dipahami secara mayoritas oleh umat Islam berdasarkan tuntunan otentik (shahih) al-Qur’an dan as-Sunnah, khususnya aliran yang diajarkan oleh Ahmad Moshaddeq yang diberi nama “al-Qiyadah al-Islamiyah“, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas menyatakan sikapnya sebagai berikut:

  1. Ajaran Islam yang otentik (shahih) adalah yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang dipahami dengan penuh keyakinan dan hati yang bersih. Jika memahami al-Qur’an dan as-Sunnah dengan berbagai kepentingan dan niat yang salah, maka bisa dipastikan ajaran Islam yang dipahami akan menyimpang dari otentisitasnya (keasliannya) sebagaimana yang diwahyukan Allah SWT. dan diajarkan Rasulullah SAW.
  2. Al-Qiyadah al-Islamiyah adalah aliran yang sengaja dibuat oleh akal pikiran manusia yang tidak dibimbing oleh nash (teks) al-Qur’an dan as-Sunnah, sehingga paham Islam yang diusung oleh al-Qiyadah al-Islamiyah bukan paham Islam otentik (shahih) dan lurus (hanif).
  3. Bentuk-bentuk penyimpangan dalam aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang cukup fundamental (mendasar, ushuliyah) antara lain adalah: a). lafadz Syahadah yang berubah menjadi “asyhadu anna al-masih al-ma’ud rasulullah”; b).  pengakuan Ahmad Moshaddeq, sang penggagas al-Qiyadah al-Islamiyah, sebagai Nabi baru; c). Ibadah Shalat yang hanya dilakukan satu waktu dalam sehari semalam.
  4. Penyimpangan tersebut tidak bisa ditolelir sebagaimana bentuk khilafiyah (perbedaan paham dalam praktek beribadah yang bisa dimaklumi) yang terjadi di kalangan ummat Islam karena penyimpangannya terdapat dalam hal-hal yang sangat prinsip (ushuluddin) dalam ajaran Islam, yaitu masalah syahadat, kenabian dan ibadah mahdhah.
  5. Karena ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah telah menyimpang, maka penganutnya berada dalam kesesatan dan perlu untuk segera diluruskan agar bisa kembali ke jalan yang benar.
  6. Untuk itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Banyumas menghimbau kepada pada pengikut al-Qiyadah al-Islamiyah di manapun berada, khususnya yang berada di wilayah kabupaten Banyumas dan sekitarnya untuk segera menyadari kekeliruannya tersebut dan bertaubat.
  7. Kepada para pemimpin al-Qiyadah al-Islamiyah untuk menghentikan kegiatan aliran ini agar tidak semakin banyak membuat resah ummat yang akan memancing tindakan-tindakan massa yang anarkis.
  8. Kepada ummat Islam dihimbau untuk semakin mendalami ajaran Islam secara hanif (lurus) sehingga tidak mudah terbujuk rayu oleh berbagai ajakan kepada ajaran Islam yang menyimpang.
  9. Dalam menyadarkan para pengikut al-Qiyadah al-Islamiyah tetap dalam koridor bil hikmah wal mau’idhah al-hasanah, dan menghindari hal-hal yang bersifat merusak (fasad) dan anarkis, karena berbuat merusak dan anarkis bertentangan dengan etika Islam.
  10. Kepada seluruh ormas Islam untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dakwah Islamnya, juga memperluas jangkauan dahwah tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat, agar ummat semakin tersantuni secara spiritual dan mempunyai pegangan yang kokoh dalam ilmu agama.

Demikian pernyataan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Banyumas, mudah-mudahan dapat menjadi panduan bagi ummat Islam dalam menghadapi munculnya aliran al-Qiyadah al-Islamiyah.

Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah-Nya.

Penyatuan Kalender Hijriyah

PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH

 

oleh : Pimpinan Pusat Muhammadiyah

# Materi Simposium Internasional Penyatuan Kalender Hijriyah

Pendahuluan

Penggunaan penanggalan qamariyah -dinamakan juga Kalender Hijriyyah- bagi umat Islam bukan saja karena tuntutan sejarah dan sosial kemasyarakatan akan tetapi yang lebih penting lagi adalah tuntutan dari ajaran Islam. Firman Allah swt. Dalam surat at- Taubah ayat 36 berbunyi:

Image

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram

dan Sabda Nabi saw:

Image

Firman Allah swt. dan sabda Nabi saw. tersebut menegaskan bahwa sistem kalender yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya adalah kalender yang memuat nama bulan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Jumadats-tsaniyyah, dan Sya’ban. Kalender tersebut tidak lain adalah kalender qamariyah. Islam menetapkan waktu-waktu ibadah tertentu dengan bulan qamariyah, misalnya puasa wajib ditetapkan waktunya pada bulan Ramadlan, Shalat ‘Idul-Fitri pada tanggal satu Syawwal, dan Shalat ‘Idul­Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Dengan demikian penggunaan kalender qamariyah oleh umat Islam, khususnya untuk kepentingan ibadah, tidak dapat ditawar lagi.

Masalahnya adalah, sampai saat ini belum ada keseragaman di kalangan umat Islam dunia dalam penyusunan kalender qamariyah. Hingga sekarang tidak jarang ditemukan perbedaan tanggal qamariyah, bahkan yang lebih menyolok lagi perbedaan itu justru pada tanggal-tanggal yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Perbedaan pelaksanaan hari raya (‘idul-fitri, ‘idul-adha) serta awal bulan Ramadlan di Indonesia sudah sering terjadi. Hal ini sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, walaupun tidak selalu menimbulkan konflik karena pada umumnya tingkat toleransi masyarakat muslim cukup tinggi. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masalah agama yang peka itu dapat menimbulkan keresahan yang akan mengganggu ketentraman masyarakat bila ada faktor lain yang memicunya.

Masalah ini bukan masalah baru tetapi sudah sangat klasik, namun penyelesaiannya pun tidak kunjung tiba. Penyatuan kalender qamariyah bagi seluruh umat Islam jelas tidak mudah karena masalahnya bukan saja terkait dengan agama tetapi dalam pelaksanaannya terkait juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya IImu Falak (Astronomi), masalah sosial kemasyarakatan, bahkan sudah merambah masuk dalam ranah politik. Semuanya menyatu tidak mudah dipisahkan, sehingga membuat persoalan semakin menjadi kompleks.

Kalender Hijriyah, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat Yunus ayat 5:

Image

 

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkanNya manzilah-manzilah (tempat-tempaQ bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) .. ,,”

didasarkan pada perubahan bentuk (fase) Bulan dalam peredarannya mengelilingi bumi. Dengan demikian, kalender Hijriyah diklasifikasikan ke dalam kalender lunar. Dalam setahun Hijriyah terdapat 12 lunasi dengan setiap lunasi adalah selang waktu antara dua peristiwa konjungsi astronomis (ijtima’) Bulan-Matahari secara berurutan. Sementara umur sehari dalam kalender Hijriyah adalah selang waktu antara dua peristiwa terbenamnya Matahari (Ghurub) secara berurutan. Fase Bulan ditentukan oleh periode sinodisnya yang umurnya rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 02,8 detik atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, kunci pokok dalam penyusunan kalender qamariyah atau Hijriyah terletak pada penetapan awal­awal bulan qamariyah tersebut. Perbedaan dalam penetapan awal bulan berakibat pada berbedanya kalender Hijriyah.

Mengenai penetapan awal bulan qamariah, prinsip-prinsipnya telah ditunjukkan baik oleh al-Qur’an maupun as-Sunnah dan telah ditegaskan oleh ilmu pengetahuan. Namun karena ayat-ayat al-Qur’an tersebut dipandang dan difahami sebagai ayat yang masih terbuka bagi penafsiran yang berbeda­beda, sementara itu as-Sunnah yang dijadikan pedoman operasional di samping beraneka ragam redaksi yang diterima oleh para periwayat, juga masih mungkin diberi pemahaman yang berbeda, maka akibatnya muncullah aneka ragam pengertian dan kesimpulan. Sesuai dengan pemahaman terhadap kandungan al-Qur’an dan as-Sunnah tersebut, kaum muslimin menempuh berbagai cara yang berbeda-beda pula.

Dalam hal penetapan awal bulan qamariah, prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah tersebut diapresiasi dan diamalkan dengan cara yang beraneka ragam dengan berbagai variasinya, misalnya rukyat, ijtima’ qablal-ghurub, wujudul-hilal, dan imkanur-rukyat. Ini merupakan problem yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Simposium Internasional ini bukan dimaksudkan untuk memperuncing masalah atau mempertajam perbedaan pendapat tersebut, akan tetapi justru sebaliknya untuk mencari penyelesaian atau mencari jalan keluar dari masalah tersebut, atau sekurang-kurangnya dapat mengidentifikasi masalah yang ada di dalamnya, agar menyadari dan memahami, kemudian mau melakukan telaah, kajian dan penelitian ulang secara obyektif, mendalam, dan seksama, dengan dilandasi keikhlasan dan rasa tanggungjawab yang penuh dalam rangka mencari kebenaran ilmiah dan kemaslahatan bagi umat Islam. Dengan cara demikian, syari’at Islam diharapkan dapat dipahami secara tepat dan benar. Norma-norma Islam yang baku dan universal dapat dipedomani dan dipertahankan dengan kokoh sedangkan norma-norma yang terkait dengan dinamika perubahan sosial dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada gilirannya, Islam akan benar-benar dapat dirasakan kemaslahatannya oleh umat manusia.

Faham Keagamaan

Perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan qamariah yang berkembang dalam masyarakat sesungguhnya lebih bersifat tiqhiyyah, artinya perbedaan pendapat itu berawal dari masalah paradigma fikih dan implementasinya. Para ahli fikih, umumnya, berpedoman pada paradigma bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (mu’amalah) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil eksplisit yang melarangnya, sedangkan hukum asal dalam bidang ibadah adalah dilarang kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah diperintahkan oleh Allah dan atau dicontohkan oleh Rasul saw. Dari perspektif ini, materi fikih dibedakan menjadi dua bagian. Bagian pertama materi fikih yang menyangkut ibadah dan bagian kedua materi fikih yang menyangkut mu’amalah (‘iidah). Secara fi losofis, pembidangan materi fikih ini dirumuskan dalam sebuah kaidah populer yang berbunyi:

Image

 

Pada dasarnya ibadah da/am hubungannya dengan mukaI/at ada/ah bersitat ta’abbudi, tanpa berpa/ing kepada makna-maknanya; sedangkan pada dasarnya ‘adat (mu’ama/ah) meno/eh pada makna-maknanya.

Dengan demikian, ada masalah-masalah yang dapat dianalisis dan dipecahkan dengan menggunakan rasio atau akal, dan ada pula masalah­masalah yang tidak dapat dianalisis dan dipecahkan dengan rasio, melainkan hanya dapat dipecahkan dengan berdasarkan wahyu. Masalah pertama disebut ta’aqqu/i atau ijtihadi dan yang kedua disebut ta’abbudi.

Bagi sebagian kaum muslimin, ketentuan waktu puasa Ramadan (termasuk ‘idul-fitri) dan metode atau tatacara untuk mengetahuinya adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya termasuk dalam wilayah ta’abbudi. Oleh karena itu harus dan hanya berdasarkan wahyu secara eksplisit. Dengan demikian, ketentuan mengenai puasa wajib di bulan Ramadan adalah semata-mata karena wahyu Allah bukan hasil olah pikir man usia. Demikian pula untuk mengetahui awal dan sekaligus akhir bulan Ramadan harus dan hanya mengikuti petunjuk eksplisit dari Rasulullah saw. Bagi kelompok ini, metode untuk mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan adalah ru’yah. Jika ru’yah tidak berhasil maka jalan keluarnya adalah menyempurnakan umur bulan Sya’ban 30 hari (untuk awal bulan Ramadan) atau menyempurnakan umur bulan Ramadan 30 hari (untuk awal bulan Syawal). Sebagian yang lain membedakan antara ketentuan waktu puasa Ramadan dan metode atau cara untuk mengetahuinya. Ketentuan waktu puasa Ramadan termasuk dalam wilayah ta’abbudi sedangkan metode atau cara mengetahui atau menentukannya termasuk dalam wilayah ta’aqqu/i atau ijtihadi. Metode atau cara menentukannya dapat dilakukan dengan metode hisab.

Di samping perbedaan dalam implementasi paradigma keagamaan di atas, pilihan dalil-dalil syar’i yang menjadi landasan berpijak dalam’ penetapan awal bulan pun serta interpretasinya terhadap dalil-dalil terpilih itu, menyebabkan munculnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Seperti disinggung di atas, masalah penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, bukan semata-mata masalah agama, tetapi juga masalah sosial, karena ia berimplikasi sosial, bersentuhan dengan interaksi kehidupan keagamaan umat. Namun demikian, masalah agama lebih menonjol. Itulah sebabnya masalah ini sangat sensitif dan berdampak luas.

Perbedaan pendapat dalam masalah fikih sudah tidak asing lagi dan merata hampir dalam setiap aspek fikih. Oalam banyak hal umat Islam tidak merasa terusik dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Akan tetapi dalam masalah penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah perbedaan itu membuat umat Islam merasa sangat tidak “nyaman” dalam menunaikan agama yang dianutnya dan diyakininya itu. Oleh karena itu, masalah ini telah banyak menguras perhatian, pikiran, dan tenaga kaum muslimin untuk mencari jalan keluarnya. Oalam beberapa hal telah mengalami banyak kemajuan, meskipun belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Pedoman syar’i tentang awal bulan qamariah bersifat umum, fleksibel dan interpretable. Beberapa ayat al-Qur’an berikut terlihat banyak memberikan keleluasaan bagi kaum muslimin untuk menentukan kriteria awal bulan qamariah yang dipilih, sesuai dengan hasil pemahaman masing-masing terhadap ayat-ayat tersebut. AI-Qur’an tidak membelenggu kaum muslimin untuk hanya menggunakan satu kriteria saja dalam penetapan awal bulan ini. Keluasan dan keluwesan pedoman yang terkandung dalam al-Qur’an itu, di satu sisi memberikan kemudahan tetapi di sisi lain menimbulkan masalah karena membuka peluang besar untuk berbeda pendapat. Padahal perbedaan pendapat itu tidak jarang menimbulkan ketegangan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan pendapat itu bukan hanya dalam tingkat memberikan interpretasi tekstual terhadap ayat-ayat al­Qur’an tersebut, melainkan juga terhadap nilai-nilai otoritatif dari ayat-ayat itu untuk digunakan dalam penentuan kriteria awal bulan qamariah dan penetapannya.

Pilihan dalil yang digunakan sebagai dasar penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah serta interpretasinya tidak dapat dipungkiri menyebabkan umat Islam berbeda pendapat dalam menetapkan awal-awal bulan tersebut. Ketika pilihan dalil jatuh semata-mata kepada petunjuk Rasulullah SAW melalui sabda-sabdanya menganai perintah memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan rukyat (terlihatnya hilal) secara harfiah maka akan melahirkan kesimpulan bahwa penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan rukyat. Oisamping rukyat masih dimungkinkan (hisab) istikmal, tetapi yang terakhir ini hanyalah jalan keluar ketika rukyat ada hambatan misalnya cuaca mendung. Menjadikan rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan tidak serta merta menyelesaikan masalah karena secara intern dalam rukyat itu masih terdapat sejumlah persyaratan yang juga mengundang dan mengandung perbedaan, demikian pula jalan keluar yang ditempuh ketika rukyat tidak berhasil karena kendala alam tidak hanya satu tetapi bervariasi.

sistem dan metode manapun sesungguhnya tidak dapat menentukan awal bulan atau bulan baru qamariah, termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, kerja hisab hanyalah sampai pada menentukan posisi atau kedudukan Bulan pada saat tertentu, seperti menentukan tingginya atau posisinya pada saat terbenam Matahari, atau sebaliknya menentukan waktu dalam waktu mana Bulan mencapai posisi atau kedudukan yang telah ditentukan, seperti menentukan saat terjadinya ijtima’ Matahari dan Bulan. Ketentuan tentang kapan atau apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bulan baru sudah mulai atau bulan yang berlangsung sudah berakhir, berada dalam wilayah agama dan ilmu pengetahuan Astronomi atau IImu Falak di luar hisab (dalam arti perhitungan). Dengan demikian, hisab dalam arti tersebut lebih berperan dalam cara untuk mengetahui apakah tanda-tanda awal bulan atau akhir bulan sudah ada. Dengan perkataan lain, hisab adalah metode untuk menemukan awal bulan qamariah.

Berbeda dengan hisab, rukyat dapat diposisikan dalam dua fungsi.

Pertama sebagai metode, rukyat merupakan cara empirik untuk mengetahui pertanda awal atau akhir bulan. Dalam hal ini, sudah tentu pertanda awal bulan itu adanya hilal karena benar-benar terlihat. Kedua bukan sebagai metode melainkan kriteria awal bulan. Jadi terlihatnya hilal itulah yang merupakan kriteria awal bulan qamariah.

Meskipun pandangan yang menyatakan rukyat bukan sebagai metode masih cukup kuat, kecenderungan memposisikan rukyat sebagai metode juga semakin menguat. Rukyat sebagai metode empirik (saksi mata) untuk menemukan pertanda bulan baru qamariah di satu sisi, di sisi lain hisab sebagai metode ilmiah teoritik (saksi ahli).

Dengan jelas, bahwa rukyat tidak dapat digunakan untuk menyusun kalender Hijriyah karena pengetahuan tentang adanya bulan baru diketahui pada saat itu juga dan tidak dapat diketahui sebelumnya.

Kriteria Bulan Baru Qamariah

Kriteria bulan baru qamariah mengacu pada pilihan dalil yang dijadikan landasan dan logika yang dibangun untuk memahaminya dan berujung pada dua arus besar, yaitu rukyah dan hisab, kemudian dari kedunya ini berkembang kriteria penentu bulan baru qamariah yang beraneka ragam. Pertama, menyatakan bahwa awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dimulai sejak terlihatnya hilal pada saat terbenam Matahari tanggal 29. Kalau tidak terlihat, maka jalan keluarnya adalah mengambil maksimum umur bulan 30 hari dan setelah itu mulailah tanggal 1 bulan baru. Kriteria ini kemudian melahirkan suatu sistem penetapan awal bulan yang dikenal dengan ‘rukyalul-hilal bil-fi’lj”. Seperti telah disinggung di atas, kriteria ini tidak dapat digunakan untuk penyusunan kalender Hijriyah. Kedua, menyatakan bahwa bulan baru qamariyah dimulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijlima’ (konjungsi).

Terjadinya konjungsi Bulan-Matahari sebelum terbenam matahari sudah dapat dijadikan sebagai patokan dalam penetapan bulan baru qamariyah. Kriteria ini dikenal dengan “hisab ijlima’ qabla/-gurub”. Keliga, menyatakan bahwa bulan baru qamariyah dimulai pada sa at terbenam Matahari setelah terjadi ijlima’ (konjungsi) dan pada saat terbenam matahari Bulan belum terbenam, atau dengan perkataan lain, Bulan sudah berada di timur matahari ketika matahari terbenam. Kriteria ini dikenal dengan “hisab wujudul-hilaf’. Keempal, menyatakan bahwa bulan baru qamariyah dimulai pad a saat terbenam Matahari setelah terjadi ijlima’ (konjungsi) dan pada saat terbenam matahari Bulan sudah berada pada posisi tertentu yang mungkin untuk dilihat. Kriteria ini dikenal dengan “hisab imaknur-rukyal”.

Hisab ijtima’ qablal-gurub

Hisab ijlima’ qabla/-gurub menetapkan bahwa bulan baru sudah terjadi pada saat terjadinya ijlima’. Sementara itu pergantian hari terjadi pada saat terbenam Matahari. Oleh karena itu sistem ini mengaitkan saat ijlima, dengan saat terbenam Matahari. Kriterianya adalah “jika ijtima’ terjadi sebelum terbenam Matahari maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru, sedangkan jika ijlima’ terjadi setelah terbenam Matahari maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung” .

Dengan demikian, menu rut pandangan ini, ijlima’ adalah pemisah di antara dua bulan qamariah, namun oleh karena hari menurut Islam dimulai sejak terbenam Matahari, maka kalau ijlima’ terjadi sebelum terbenam Matahari, malam itu sudah dianggap masuk bulan baru dan kalau ijlima’ terjadi setelah terbenam Matahari maka malam itu masih merupakan bagian akhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Kriteria bulan baru qamariah di atas, nampaknya didasarkan pada pandangan astronomis bahwa saat ijlima’ Bulan – Matahari adalah pemisah di antara bulan yang berurutan. Jadi pada saat terjadi ijlima’ itu bulan baru sudah terjadi. Hanya saja untuk kepentingan praktis sehari-hari tidak mungkin menetapkan pergantian bulan pada saat terjadi ijlima’ itu, karena ia dapat terjadi kapan saja, bisa siang dan bisa malam, bisa pagi hari dan bisa pula sore hari, sembarang waktu. Itulah sebabnya maka pergantian bulan itu disesuaikan dengan fenomena pergantian hari yang langsung dialami oleh umat manusia yang ada di Bumi, yakni terbenam Matahari.

Kriteria itupun didasarkan pada hasil interpretasi terhadap sejumlah ayat al-Qur’an.Ayat ayat al-Qur’an tersebut antara lain adalah surat Yunus (10) ayat 5 (terjemahnya): “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar (diyaJ dan Bulan bercahaya (nur) dan ditetapkanNya manzilah-manzilah bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu”. Manzilah-manzilah yang dimaksud dalam ayat ini adalah tempat-tempat kedudukan Bulan pada saat-saat tertentu terhadap Matahari dan Bumi (moon stations). Kedudukan Bulan dan Matahari itu selalu berubah-ubah karena keduanya beredar pada garis edarnya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Anbiya’ (21) ayat 33:

Image

 

“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, Matahari dan Bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar pada garis edarnya”.

Penegasan yang sama ditunjukkan pula pada surat Yasin (36) ayat 40.

Perubahan kedudukan dari Bulan dan Matahari itu mengakibatkan bentuk semu Bulan yang terlihat dari Bumi (fase-fase Bulan) berubah-ubah pula. Hal ini disebabkan oleh karena Bulan itu benda gelap yang hanya dapat terlihat apabila permukaannya terkena sinar Matahari. Ini ditunjukkan oleh surat Yunus (10) ayat 5 di atas, Matahari adalah diya’ (bersinar sindiri), sedangkan Bulan nur (bersinar bukan dengan sendirinya). Akibatnya hanya permukaan Bulan yang terkena sinar Matahari dan menghadap ke Bumi yang dapat dilihat.

Surat Yasin (36) ayat 39 menegaskan (terjemahnya): “dan telah Kami tetapkan bagi Bulan itu manzilah-manzilah, sehingga kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua (,urjunil-qadim)”. Ayat ini mengisyaratkan bahwa fase­fase Bulan itu terjadi berulang-ulang berupa siklus. Ini terjadi karena (1 )Bulan beredar lebih cepat dari Matahari, sehingga Matahari selalu terkejar, perhatikan surat Yasin (36) ayat 40 yang menyatakan (terjemahnya): “tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan (mengejar/mendahului) Bulan”. (2)keduanya bergerak menurut arah yang sama yaitu dari barat ke timur, (3)alur gerak keduanya memutar bukan bergerak lurus sehingga Matahari secara terus menerus berulangkali terkejar oleh Bulan.

Pada saat Matahari terkejaroleh Bulan itulah yang dikatakan ijtima’.

Pada saat itu bentuk semu Bulan yangterkecil (‘urjunil-qadim)itu dicapai. Jadi pad a saat ijtima’ itIJ mulai ada “hil~r. Hilal ini, kemudian, dijadikan sebagai dasar penetapan awal bulan qamariah, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-B~qar9.h (2) ayat 189 (terjemahnya): “mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji”.

Hisab Wujudul-hilal

Hisab Wujudul-hilal menegaskan bahwa awal bulan qamariah (termasuk Ramadan dan Syawal) dimulai sejak saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtima’ dan Bulan pada saat itu belum terbenam masih berada di atas ufuk (horizon). Oengan demikian, secara umum, kriteria yang dijadikan dasar untuk menetapkan awal bulan qamariah adalah : (a) awal bulan qamariah dimulai sejak saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtima’, (b) pada saat terbenam Matahari tersebut Bulan belum terbenam atau masih berada di atas ufuk berapapun besarnya.

Dalam hal menetapkan awal bulan sejak terbenam Matahari, aliran ini sama persis dengan ijtima’ qablal-gurub. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup menyolok dalam menetapkan kedudukan Bulan terhadap ufuk. Dalam ijtima’ qablal-gurub sama sekali tidak memperhatikan kedudukan Bulan pada ufuk pada saat terbenam Matahari, sedangkan “wujudul hi/at mensyaratkan kedudukan Bulan masih belum terbenam atau masih di atas ufuk pada saat Matahari terbenam. Tegasnya, walaupun ijtima’ terjadi sebelum terbenam Matahari, pada saat terbenam Matahari tersebut belum dapat ditentukan sebagai awal bulan qamariah sebelum diketahui posisi Bulan terhadap ufuk pada sa at terbenam Matahari itu. Apabila pada saat terbenam Matahari itu Bulan belum terbenam atau masih berada di atas ufuk maka sejak saat itu mulai masuk bulan baru qamariah sebaliknya apabila pad a saat itu Bulan sudah terbenam atau sudah di bawah ufuk maka saat itu masih dianggap sebagai hari terakhir dari bulan qamariah yang sedang berlangsung.

Dalil dan interpretasinya yang digunakan oleh sistem ini sama dengan yang digunakan oleh sistem hisab ijtima’ qablal-gurub. Akan tetapi dalam hal menetapkan adanya bulan baru mempersyaratkan adanya pada saat terbenam Matahari, artinya pada saat terbenam Matahari Bulan harus belum terbenam. Persyaratan ini ditetapkan karena di ruang angkasa tidak ada Timur dan Barat. Timur, Barat, Utara, dan Selatan khusus hanya terdapat di Bumi. Kalau dikatakan, bahwa Bulan dan Matahari bergerak menurut arah dari Barat ke Timur, adalah semata-mata berdasarkan ketentuan dalam astronomi yang menyatakan, bahwa gerak arah dari Barat ke Timur adalah gerak, yang kalau dilihat dari Kutut Utara, berlaku menurut arah yang bertentangan dengan arah perputaran jarum arloji. Jadi kalau demikian, garis manakah yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan bulan baru qamariyah?

Dalam ilmu falak kedudukan Bulan terhadap Matahari adakalanya ditentukan dengan menggunakan lingkaran-lingkaran bujur langit yang tegaklurus pada ekliptika sebagai garis patokan, akan tetapi garis itu bukan satu-satunya, karena ada lagi garis lain, yaitu lingkaran-lingkaran waktu yang tegaklurus pada lingkaran ekuator langit, atau bahkan lingkaran-lingkaran bujur Bulan yang tegaklurus pada lingkaran falak Bulan. Semua lingkaran yang disebutkan ini adalah lingkaran-lingkaran khayal yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi sengaja diciptakan oleh ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu.

Persoalan tersebut diselesaikan dengan memperhatikan al-Qur’an surat Yasin (36) ayat 40 kelanjutan dari ayat yang sama yang sudah dikutip terdahulu yang artinya “Dan malam tiada dapat mendahului siang” Ayat ini menggambarkan situasi pada senjahari, ketika malam mengambilalih kekuasaan dari siang. Pengambilalihan itu berlaku dengan teratur dan tertib, tanpa ada semangat saling dahulu-mendahului atau seman gat berebutan. Masuknya senja yang ditandai dengan terbenamnya Matahari berlaku dengan amat beraturan. Dalam ilmu hisab terbenamnya Matahari dapat ditentukan dengan ketelitian sampai kepada detik waktu yang eksak. Disamping itu dapat diuji dengan observasi.

Perpindahan siang kepada malam secara mutlak ditentukan oleh terbenamnya Matahari. Sedangkan terbenamnya Matahari adalah terhadap ufuk. Dengan demikian, dalam ayat tersebut di atas pada hakekatnya telah dikemukakan suatu unsur baru, yaitu garis ufuk. Kesimpulannya, dalam menentukan apakah Bulan sudah di sebelah Timur atau masih di sebelah Barat Matahari, garis ufuklah yang seharusnya dijadikan pedoman.

Menetapkan garis ufuk sebagai petunjuk Timur dan Barat mempunyai segi-segi yang sukup menarik: Pertama, garis ufuk adalah garis yang nyata, dengan kedudukan dan sifat-sifat yang jelas, sehingga tidak ada keragu­raguan dalam mendefinisikannya. Kedua, ufuk merupakan persoalan Bumi, sedangkan perjalanan Bulan dan Matahari adalah persoalan ruang angkasa, persoalan langit. Oengan menggunakan ufuk sebagai patokan, berarti telah memasukkan unsur keduniaan ke dalam persoalan langit, sehingga dapat menjadi lebih menarik bagi man usia. Ketiga, ufuk bukan hanya persoalan dunia, tetapi juga terikat kepada suatu tempat tertentu di permukaan Bumi. Ufuk dalam astronomi dikenal juga dengan local horizon, yakni ufuk setempat. Penetapan bulan baru qamariyah menurut ketentuan agama rupanya diikatkan dengan situasi setempat, sebagaimana halnya penetapan waktu­waktu ibadah lainnya seperti salat. Caranya adalah dengan menetapkan ufuk setempat sebagai patokan dalam menentukan apakah Bulan sudah di sebelah Timur Matahari atau belum.

Di samping itu, mengingat hadis-hadis Nabi saw yang menunjukkan bahwa pembuktian ada atau tidak adanya hilal itu dibuktikan dengan cara melihatnya pada saat terbenam Matahari. Ini menjadi penting pada sistem hisab wujudul”hilal karena tidak setiap ijtima’ terjadi sebelum terbenam Matahari secara otomatis Bulan terbenam lebih kemudian dari pada Matahari, akan tetapi bisa saja Bulan itu sudah lebih dahulu terbenam dari pada Matahari. ‘ ,

Cara menentukannya adalah dengan menempatkan Matahari pada posisi terbenam, lalu ditentukan posisi Bulan. Bila Bulan berkedudukan di atas ufuk itu berarti menunjukkan bahwa Bulan sudah berada di sebelah timur Matahari..,situasi demikian menunjukkan menunjukkan bahwa bulan baru qamariah sudah mulai atau dengan kata lain “hilal sudah wujud’. Interpretasi de_ian mengukuhkan ~apat bahwa wujudul-hilal sebagai kriteria masuknya bulan baru qamariah.

Hisab Imkanur-rukyat

Kriteria wujudul-hilal oleh sebagian orang dipanqang ‘beIum memuaskan karena dirasa belum mengakomodasi ketentuan syara’ yang terkait dengan rukyat, (terlihatnya hilal), sebagaimana dinyatakan oleh hadis – hadis Rasulullah saw. Sabda Rasullulah saw tersebut mengisyaratkan bahwa yang harus dijadikan kriteria untuk menentukan masuknya bulan qamariah adalah kemungkinan terlihatnya hilal (visibilitas hila!). Kriteria ini kemudian dikenal dengan imkanur-ru’rah. Substansi dari sabda Rasulullah saw itu, menurut pandangan ini, bukan terletak pada melihat hilal akan tetapi terletak pada mungkinnya hilal itu dapat dilihat. Dengan perkataan lain, Bulan berada pada posisi atau situasi tertentu sehingga memungkinkan untuk dilihat.

Awal bulan qamariah, menurut sistem hisab imkanur-rukyat, dimulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtima’ dan pada saat itu hilal sudah memenuhi syarat untuk memungkinkan dapat dilihat. Dengan demikian, untuk menetapkan masuknya awal bulan qamariah menurut aliran ini terlebih dahulu ditetapkan suatu kaidah mengenai posisi hilal (Bulan) di atas ufuk yang memungkinkan untuk dapat dilihat. Awal bulan baru itu ditetapkan berdasarkan posisi hilal dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pada saat atau beberapa saat setelah terbenam Matahari sesudah ijtima’ orang mungkin dapat melihat hilal tersebut.

Para ahli hisab yang mendukung aliran ini masih berbeda pendapat dalam menetapkan kriterium hilal yang mungkin dapat dilihat itu. Di kalangan mereka ada yang hanya menetapkan ketinggian hilal saja dan ada pula yang menambah kriterium lain yakni angular distance (sudut elongasi) antara Bulan dan Matahari. Kedua kriteria tersebut digunakan secara kumulatif. Konferensi internasional tentang penentuan awal bulan qamariah yang diadakan di Turki pada tahun 1978 menetapkan bahwa untuk dapat terlihatnya hilal ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk tidak kurang dari 05° dan angular distance atau sudut pandang antara hilal dan Matahari 07° sampai 08°.

Tentang kriterium ketinggian Bulan yang mungkin dapat dilihat berbeda-beda, ada yang mengatakan 07°,06° dan 03°, demikian pula halnya dengan besarnya sudut pandang antara hilal dengan Matahari. Taqwim Standar Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI didasarkan pada kriteria ketinggian Bulan minimum 02°. Belakangan ini ada berbagai kriteria yang ditawarkan yang lebih kompleks, misalnya kombinasi antara ketinggian, sudut elongasi, umur bulan, dan fraksi luas sabit Bulan.

Kriteria imkanur-rukyat ini tampaknya meyakini bahwa apabila posisi hilal sudah memenuhi syarat tersebut, dalam keadaan cuaca normal sudah dapat dipastikan dapat terlihat, meskipun tidak benar-benar terlihat. Itulah sebabnya ada yang memandang bahwa kriteria imkanur-rukyat ini sebagai jalan tengah antara sistem ru’yah dengan sistem hisab, meskipun sistem ini termasuk dalam kategori sistem hisab.

Uraian di atas menegaskan beragamnya kriteria bulan baru, ijtima’ qablal-ghurub, wujudul-hilal, dan imkanur-rukyat. Namun demikian, ketiga memiliki kesamaan dalam hal menempuh cara untuk mendapatkan atau mencapai kriteria bulan baru qamariah tersebut, yaitu cukup dengan melakukan perhitungan kedudukan Bulan, oleh karena itu ia disebut hisab (hisab = perhitungan).

Kriteria imkanur-ru’yah menghadapi persoalan, yaitu mengenai parameter atau kriteria yang dapat dijadikan ukuran bahwa Bulan mungkin dapat dilihat. Persoalan ini tidak hanya terkait dengan posisi Bulan di cakrawala tetapi juga berkaitan erat dengan sudut pandang dari Bulan itu, kuat dan lemahnya cahaya yang dipancarkan/dipantulkan, kontras hilal terhadap langit sekelilingnya, dan faktor cuaca. Oleh karena itu, para ahli astronomi berbeda-beda dalam memberikan kriteria visibilitas hilal (kemungkinan hilal dapat dilihat). Ditambah lagi karena faktor-faktor tersebut tidak dapat digeneralisir karena sifatnya sangat lokal dan temporal.

Jika kriteria imkanur-ru’yah memahami substansi hadis Nabi saw. tersebut adalah kemungkinan hilal dapat dilihat, maka kriteria wujudul-hilal memandang bahwa substansi dari sabda Rasulullah saw tersebut dan had is­hadis lainnya yang senada dengan itu adalah wujudnya hilal tidak harus mungkin terlihat. Kelanjutan dari sabda Rasulullah saw tersebut yang berbunyi :

Image

 

Menunjukkan bahwa dengan menyempurnakan bilangan bulan yang sedang berlangsung 30 hari memberi keyakinan bahwa Bulan sudah melewati matahari atau sudah berada di sebelah timur matahari.

Secara teori kriteria ijtima’ qablal-ghurub dan wujudul-hilal tidak bermasalah, apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan IImu Falak atau Astronomi yang sudah mencapai tingkat yang meyakinkan. Kriteria ijtima’ qablal-ghurub berpotensi menimbulkan masalah ketika ia dihadapkan kepada petunjuk Nabi saw. yang nampaknya mendasarkan pergantian bulan pada posisi hilal atau Bulan pada ufuk. Karena kriteria ini tidak mempertimbangkan kemunculan hilal atau Bulan pada saat Matahari terbenam, padahal bisa saja terjadi ijtima’ sebelum terbenam Matahari namun pada saat terbenam Matahari tersebut Bulan sudah terbenam duluan. Masalah tersebut tidak akan terjadi pada kriteria wujudul-hilal atau imkanur­ru’yah . Kriteria wujudul-hilal menghadapi masalah jika harus dihadapkan pad a kemungkinan terlihatnya hilal (bulan sabit). Sedang imkanur-ru’yah menghadapi masalah, karena kriteria tentang kemungkinan terlihatnya hilal atau Bulan masih probelmatis.

Penutup

Uraian singkat di atas memperlihatkan bahwa banyak ragam acuan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan kalender Hijriyah. Simposium ini, dengan melibatkan para pakar di bidangnya, tentu akan menemukan lagi banyak persoalan. Harapan kami dengan simposium ini benang kusut seperti tergambar di atas itu dapat diselesaikan. Memang simposium ini saja tidak memiliki obsesi untuk menyelesaikan masalah secara instan sekarang, akan tetapi paling tidak ditemukan prinsip-prinsip yang dipedomani dalam penyusunan kalender Hijriyah.

Jakarta, 4 September 2007

Strategi Dakwah Muhammadiyah

Strategi Dakwah Muhammadiyah

(Masa Lalu, Kini dan Masa Depan dalam Prespektif Kebudayaan)

Oleh : Ahmad Syafi’i Ma’arif
Pendahuluan
Muhammadiyah lahir di tengah tengah kebudayaan sinkretik Jawa yang kental pada permulaan decade kedua abad ini. Mungkin karena wataknya yang non-politis, baik Belanda maupun kesultanan Yogyakarta, tampakny atidak terlalu curiga terhadap gerakan Islam puritan ini. Dengan kata lain, Muhammadiyah bukanlah gerakan “OSlam Fanatik” yang telah diracuni oleh Pan-Islam yang ditakuti itu. Musuh Belanda seperti yang dirumuskan oleh C. Snouk Hurgronje bukanlah Islam sebagai Agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik . Dengan sedikit pendahuyluan ini seterusny aakan kita tengok strategi dakwah Muhammadiyah dalam prespektuif sejarah dan cultural.

Muhammadiyah : Antara cetakan Jawa dan cetakan sabrang

Di mata Belanda kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912 tidaklah akan menggoyahkan rust en orde, suatu ungkapan yang strategis demi menjaga kelangsungan kekuasaan colonial di Hindia Belanda. Menurut penelitian Dr. Alfian, dalam arsip arsip kolonial, seperti dalam Inlandsche Zaken, tidak ditemukan catatan yang serius tentang K.H.A. Dahlan, baik tentang pribadinya maupun tentang doktrin agama yang diajarkan. KEadaannya akan berlainan samasekali dengan Tjokroaminoto, Salim, dan tokoh tokoh SI lainnya . Tapi murid Kyai Dahlan, H. Fahrudin adalah tokoh Muhammadiyah yang diawasi Belanda. Mereka ini semua adalah insane –insan politik yang militan.

Fokus perhatian Dahlan tampaknya memang lebih tertuju kepada usaha pencerahan dan pencerdasan ummat, suatu strategi sosio-budaya yang berdampak sangat jauh dalam arti yang sangat positif. Karena tukik perhatian dipusatkan pada transformasi mental, sosial dan budaya, perlawanan justru datang dari kalangan ulama dan ummat Islam sendiri. Dahlan menghadapi ini semua dengan sikap tegar dan tidak pernah goyah. Djarnawi Hadikusumo menulis tentang pola perjuangan Dahlan yang non-politis : “Menilik segala tindakan dan amal yang telah dikerjakan oleh K.H.A. Dahlan dengan Muhammadiyahnya ternyata bahwa pendiri Muhammadiyah itu telah memilih jalan yang ditempuh oleh Muhammad ‘Abduh.” Sedangkan pola SI bisa dikaitkan dengan Pan Isalam. Daerah pengaruh Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Dahlan (1912-1923) baru terbatas di karisidenan Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan , dan Pekajangan. Cabang cabang Muhammadiyah berdiri di kota kota tersebut (selain Yogyakarta) pada tahun 1922, yaitu di akhir periode kepemimpinan Dahlan. Menjelang tahun 1938 barulah Muhammadiyah tersebar di seluruh Nusantara Dengan demikian sekitar 14 tahun sepeninggal Dahlan, Muhammadiyah sudah mengindonesia.

Dilihat dari sudut pandang budaya, karakteristik da’wah Muhammadiyah sampai batas batas tertentu juga diwarnai oleh warna cetakan local, khususnya cetakan sabrang. Kita ambil contoh kasus Aceh dan Minangkabau. Di Aceh misalnya Muhammadiyah gagal memasuki lingkaran budaya para teungku, sebuah lingkaran yang dipandang punya kesadaran politik yang cukup tinggi,. Kegagalan ini, menurut Alfian, sebagian disebabkan oleh kenyataan karena Muhammadiyah telah lebih dahulu dimasuki oleh elit tradisional para teuku, saingan berat para teungku.Lantaran keduluan para teuku, golongan teungku punya alasan kuat untuk tidak memasuki Muhammadiyah, kalau bukan telah larut menghalangi gerak lajunya di daerah Aceh. Alasan lain ialah seperti kita ketahui para elit tradisional punya hubungan yang dekat dengan pihak Belanda. Jadi bila gerak Muhammadiyh dirasakan kurang militant di Aceh, salah satu faktor pentingnya adalah karena budaya para teuku ini lebih dominant mempengaruhi Muhammadiyah. Barangkali setelah kemerdekaan mungkin teleh mengalami perubahan demi perubahan. Tetapi yang jelas, Muhammadiyah belumberhasil menciptakan benteng cultural yang kokoh di Aceh, bahkan sampai hari ini. Apakah nanti setelah muktamar tahun 1995, lingkaran teungku di Aceh akan lebih bersikap apresiatif terhadap Muhammadiyah, belum dapat kita katakana sekarang. Warga Muhammadiyah Aceh diharapkan agar memahami betul peta-bumi sosio-budaya masyarakat Aceh ini untuk keberhasilan da’wah Islam yang digerakkan Muhammadiyah.

Sub sub budaya lain di Indonesia yang tidak mudah ditembus Muhammadiyah selain Aceh, juga budaya Sunda, budaya Melayu Medan dan Jambi, budaya Betawi, dan sub –sub budaya suku bangsa lainnya di berbagai bagian nusantara. Fenomena yang hamper serupa kita jumpai di kalangan budaya Melayu Malaysia dan Brunei. Orang Brunei kabarnya malah menganggap Muhammadiyah bukan merupakan gerakan Islam yang patut dihormati, kalaulah bukan dinilai sebagai sudah berada diluar bingkau Islam. Fenomena semacam ini mengingatkan kita kepada situasi Islam di Indonesia pada waktu Muhammadiyah baru mulai mengorak bumi Mataram, sekitar 80 tahun yang lalu. Akan halnya di Malaysia, keadaannya lebih memberi harapan, sekalipun memerlukan waktu dan perjuangan yang panjang. Seperti kita kenal dari catatan sejarah, gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan di semenanjung Tanah Melayu dan Singapura sama sama mulai menapak awal abad ini. Bedanya bila di Indonesia gerakan pembaruan itu relatif berjaya, sementara di Semenanjung mengalami kegagalan. Barangkali salah satu sebab kegagalan ini adalah karena di sana Islam sudah terlalu lama dipasung dalam bingkai feodalisme Melayu yang cukup kental plus mazhab al –Syafi’i yang secara formal menjadi mahzab persekutuan. Maka adalah logis bila kedatangan arus pembaruan Islam harus ditolak karena ia membawa pesan liberal dan egaliter, sesuatu yang dapat menjadi ancaman dalam jangka panjang bagi struktur feodalisme Melayu yang tampaknya kini sudah semakin lapuk. Gebrakan Mahatir-Anwar Ibrahim terhadap kedudukan raja –raja akan membawa perubahan kea rah yang lebih positif bagi hari depan arus faham pembaruan Islam di negeri jiran itu. Anwar Ibrahim sudah lama punya hubungan spiritual yang lekat dengan gerakan pembarua Islam di Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian mungkin sedikit menggoda adalah : mengapa Keraton Yogya tidak terasa terancam oleh Muhammadiyah sementara aliran serupa cukup ditakuti oleh di Malaysia ? Dilihat dari sudut proses Islamisasi kualitatif, kraton Yogya baru permukaan formalnya saja yang sudah disentuh Islam. Raja raja Mataram tampaknya rtidak mencurigai gerakan pembaruan Islam yang justru dipelopori oleh abdi dalem kesultanan. Setidak-tidaknya ada dua sebab mengapa kecurigaan itu tidak muncul. Pertama, pengetahuan kraton tentag Islam itu sangat terbatas. Para elitenya tidak pernah berfikir bahwa gerakan seperti Muhammadiyah akan menjadi ancaman bagi feodalisme Jawa. Kedua, ini berkaitan erat dengan yang pertama, Muhammadiyah sendiri memang tidak pernah membidikkan pelornya ke kraton, pusat budaya Jawa yang baru terislamkan secara superfisial. Yang lebih unik lagi adalah bahwa ulama Muhammadiyah bahkan punya kedudukan tinggi di lingkungan kraton. Sebuah panorama yang cukup menarik dikaji. Salah satu indikasi superfisialitas keislaman di lingkungan kraton dapat dilihat misalnya pada fenomena masih kentalnya dipertahankan kepercayaan kepercayaan dan adat adapt lama dengan muatan Hindu bercampuyr unsure Jawa Kuno yang sudah ada sebelum kedatangan pengaruh India itu.

Situasi Malaysia jauh berbeda. Sekalipun Islam disana masih dibungkus dalam feodalisme Melayu, kultur Melayu relatif bercorak Islam dibandinghkan kultur Jawa Mataram. Bekar bekas pengaruh Hindu yang kental hamper hamper tidak dikenal lagi dalam kultur Melayu Malaysia. Oleh sebab itu bila orang Melayu Malaysia melihat bayak sekali patung Hindu dan Budha di Jawa, mereka heran setengah mati. Pertanyaan yang muncul biasanya berbunyi : mengapapatung patung ini masih ”mencongok” di berbagai tempat di lingkungan masyarakat masyarakat Muslim Jawa ? Mereka yang paham sejarah Islam di Jawa, pertanyaan yang serupa itu tidak akan muncul karena mereka tahu betul bahwa proses islamisasi kualitatif masih akan berlangsung, mungkin lebih hebat lagi, pada masa –masa yang akan datang. Tetapi sampai sekarang, hubungan Muhammadiyah dengan pihak kraton tampaknya cukup aman aman saja. Bukankah strategi dakwah Muhammadiyah di Jawa, khususnya Yogyakarta, belum pernah diarahkan secara serisu untuk mengislamkan kraton, pusat kejawen yang masih berwibawa ? Dakwah Muhammadiyah untuk memberantas syirik, bid’ah, khurofat dan yang sejenis lebih ditujukan kepada rakyat yang berada di luar kraton. Mungkin diharapkan pada suatu hari nanti, entah kapan, bilamana rakyat diluar kraton sudah terislamkan menurut versi Muhammadiyah , dengan sendirinya nanti demi eksistensi kraton, para bangsawan akan turut dalam arus itu. Sebuah teori yang agak mirip dengan teori ”penguasaan desa untuk menguasai kota”. Tapi mohon dicatat bahwa Muhammadiyah belum pernah menciptakan teori yang macam macam itu. Untuk sebagian orang, cukuplah kiranya bila kita berjalan menurut gaya alam saja.

Kita bicarakan selanjutnya Muhammadiyah di Sumatera Barat. Mungkin tidak ada kawasan budaya di nusantara yang sangat reseptif dan responsif terhadap paham dan gerakan Muhammadiyah melebihi budaya Minang. Gejala ini sebenarnya tidaklah terlalu mengherankan, karena pada abad ke -19 gerakana Padri telah berhasil ”mengobrak abrik” adat minang ”yang tak lekang deh paneh, tak lapuak dak hujan” itu. Sekalipun secara politik gerakan Padri pada akhirnya dilumpuhkan Belanda bersama kaum adat., secara sosio-kultural paham wahabi yang dibawaPadri itu sudah tertancap kuat dalam budaya Minang. Oleh sebab itu pada waktu Haji Rasul, sahabat Dahlan, membawa paham Muhammadiyah ke sana pada 1925, yaitu dengan terbentuknya cabang Muhammadiyah yang pertama di Sungai Batang Tanjung Sani, Maninjau. Dr. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) dapat disebut sebagai Bapak Spiritual Muhammadiyah Minangkabau, tapi uniknya adalah bahwa beliau sendiri tidak pernah menjadi anggota gerakan ini. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menggenangi hampir seluruh Minangkabau, dan dari daerah inilah kemudian radius Muhammadiyah itu bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

Berbeda dengan di Yogyakarta, di mana Muhammadiyah dirasakan ”jinak” secara politik, di Minangkabau karena tuntutan situasi, keadaan sedikit lain. Naluri politik jelas terlihat di kalangan tokoh tokoh Muhammadiyah Minangkabau. Sarjana Belanda C.C. Berg jug amencatat bahwa Muhammadiyah di Minangkabau tidak semata mata sebagai gerakan sosial, tapi juga terlibat dalam kegiatan politik Dalam peta sosiologis Minangkabau, sebuah negari (semacam republik kecil) dipayungi oleh empat golongan yang dominan : ninik –mamak, alim –ulama, cerdik –pandai, dan manti-dubalang. Hamka mencatat bahwa manakala cabang Muhammadiyah berdiri di suatu negari, keempat unsur itu pasti terlibat di dalamnya. Pada masa awal terlihat bahwa ” …. di seluruh Minangkabau ketika Muhammadiyah mulai berdiri tidak seorang juapun pegawai negeri yang masuk” Denga kata lain, pada periode formatif itu Muhammadiyah dipimpin oleh ”orang orang merdeka.” Keadaan sesudah kemerdekaan sudah sangat berubah. Budaya pegawai negeri lebih dirasakan pengaruhnya dalam gerak Muhammadiyah ketimbang budaya ”orang merdeka” dengan segala sisi yang positif dan negatif. Sebelum [ergolakan daerah tahun 1950-an, Muhammadiyah di Minangkabau bukan saja didukung oleh pegfawai negeri, bahkan perpolitikan propinsi Sumatera Barat tealh berada di bawah pengaruh kuat dari Muhammadiyah. Masyumi dan Muhammadiyah sukar sekali dibedakan disana. Maka tidaklah mengherankan pada saat Masyumi kalah secara politik, Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi babak belur selama hampir dua dekade. Proses pemulihannya belum sepenuhnya berjaya sampai sekarang. Inilah sebuah beaya yang harus dibayar oleh Muhammadiyah cetakan sabrang. Dakwah dengan kendaraan politik praktis dalam pengalaman Muhammadiyah lebih banyak merugikan, sekalipun hal itu bukan sesuatu yang mutlak harus demikian. Pada masa orde baru , terutama tahun 1980 –an, peran politik Muhammadiyah lebih banyak dilakukan oleh lobi lobi perorangan seperti yang ditunjukkan oleh kegiatan Lukman Harun, Ismail Sunny dll, pada saat menghadapi proses pembicaraan RUU Pendidikan Nasional dan RUU Pengadilan Agama. Lobi lobi semacam ini tidak jarang memberikan hasil positif menguntungkan.

Dakwah di masa depan : perlunya strategi budaya yang mantap
Baik Muhammadiyah cetakan Jawa maupun Muhammadiyah cetakan sabrang sama sama dihadapkan kepada tantangan dakwah yang dahsyat. Proses industrialisasi yang akan dimulai secara besar besaran mulai april 1993 ini akan memberikan pekerjaan rumah (PR) yang sangat berat kepada semua gerakan Islam, khususnya Muhammadiyah, yang menyatakan dirinya sebagai gerakan modern Islam. Kita belum mempunyai contoh kira kira bagaimana nasib Islam di suatu negara Industri. Pada suatu kesempatan pernah saya katakan : apakah pada saat ini kita masih punya peluang untuk beriman ? Beriman dengan segala atribut dan implikasinya bukan beriman semata mata percaya kepada Tuhan. Iman dalam Islam adalah Iman yang dapat memberikan suatu keamanan ontologis kepada manusia, dan diatas dasar itu ditegakkan sebuah peradaban yang berwajah ramah.

Mari kita tengok sebentar keadaan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan. Bila pengamatan Kuntowijoyo dapat disetujui, maka gambaran tentang Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

Sesungguhnya dewasa ini Muhammadiyah sudah harus merumuskan kembali konsep gerakan sosialnya. Saya beranggapan bahwa selama ini Muhammadiyah belum mendasarkan program dan strategi kegiatan sosialnya atas dasar elaboratif. Akibatnya adalah bahwa Muhammadiyah tidak pernah siap merespon tantangan-tantangan perubahan sosial yang empiris yangterjadi di masyarakat atas dasar konsep, teori dan strategi yang jelas. Selama ini umpamanya Muhammadiyah masih belum dapat menerjemahkan siapa yang secara sosial-objektif dapat dikelompokkan sebagai kaum duafa, masakin, fuqoro dan mustadh’afin. Pertanyaan tentang siapakah yang dimaksud dengan kelompok kelompok itu dalam konteks sosialnya yang objektif, belum pernah diaktualisasikan secara jelas

Proses industrialisasi bukan saja akan mengubah kawasan agraris menjadi kawasan industri, tapi pada waktu yang sama akan menciptakan sosok manusia “liar” kompetitif yang jarang punya kesempatan untuk tersenyum. Ini jika kita melihat fenomena sosial di beberapa negara Industri :barat dan Jepang. Kita belum dapat memperkirakan secar apasti tentang bagaimana situasinya sekarang sebuah negeri Muslim menjadi negeri Industri. Jika keadaaanya tidak berbeda negeri negeri industri diatas, maka sejak dini kita katakan bahwa Islam pada waktu itu sudah tergusur mejadi kekuatan marginal yang tidak bermakna. Muhammadiyah sampai hari ini belum siap secar amantap dengan strategi budaya untuk menghadapi serba kemungkinan itu. Kendalanya adalah sumberdaya manusia yang ada sedikit sekali punya peluang untuk merenung dan merumuskan strategi itu. Komitmen Islam mereka tidak diragukan lagi. Yang sulit adalah menari peluang yang cukup untuk berfikir serius dan mendalam mengenai maslah Islam dan ummatnya. Sebagian besar kita berada dalam pasungan kesibukan yang non-kontemplatif itu .Saya pribadi tidak tahu bagaimana caranya keluar dari himpitan kesibukan yang amat melelahkan ini.

Apakah Muhammadiyah pernah keluar dari kultur kampung sepanjang sejarahnya ? menurut Kuntowijoyo, jawabannya adalah negatif. Dia menulis :

Secara Historis Muhammadiyah sesugguhnya terbentuk dari kultur kampung. Kalau dulu saya pernah mengatakan bahwa kelahiran Muhammadiyah mempunyai hubungan erat dengan lingkungan sosio ekonomi dan kultural masyarakat kiota., pernyataan ini benar dalam hal perbedaanya dengan latar belakang NU yang berbasis pada kultur agraris –desa. Tapi pernyataan itu harus direvisi, karena ternyata pada awal abad ke -20, saat ketika Muhammadiyah didirkian di Yogyakarta, kehidupan kota sesungguhnya lebih dikuasai oleh kaum priyayi, komunitas Belanda, dan komunitas Cina. Di Malioboro ada tempat peribadatan Cina, juga tempat peribadatan Free Mansory dari ‘Societeit’ Belanda, tapi tidak ada Masjid. Masjid Besar yang ada di keraton, sementara itu cenderung berada di bawah pengawasan kultural kejawen. Kita melihat bahwa Islam ketika itu merupakan fenomena pinggiran, berada di kampung-kampung

Dengan demikian sebenarnya basis sosial Muhammadiyah dan NU tidak banyak berbeda yaitu sam sama basis sosial wong cilik. Keadaan ini secara substansial menurut pengamatan saya belum banyak mengalami perubahan, bukan saja di Yogyakarta dan di Jombang, tempat kelahiran kedua gerakan Islam yang dipandang mewakili arus besar Islam di Indeonesia, tapi juga di seluruh nusantara. Kita masih belum beranjak jauh dari kawasan wong cilik. Bagaimana keadaannya 25 tahun mendatang, saya tidak tahu.

Penutup
Kalau strategi dakwah Muhammadiyah bertujuan hendak menggarami kehidupan budaya bangsa dengan nilai nilai Islam yang handal dan berkualitas tinggi, maka saatnya sudah teramat tinggi bagi kita sekarang untuk melakukan kaji ulang terhadap keberadaan, kiprah dan car apandang dubi dari gerakan yang didirikan oleh KHA Dahlan ini. Posisi sebagai wong cilik tidak pernah efektif menentukan nasibmasa depang suatu bangsa. Bagaimana mengubah posisi demikian itu agar menjadi posisi yang berwibawa dalam sejarah merupakan kerja dakwah dalam makna yang benar dan komprehensif.

Agenda Tajdid al-Afkar di Muhammadiyah

AGENDA “TAJDID AL-AFKAR” DI MUHAMMADIYAH

 

(Menggugat Konservatisme, Mengusung Progresivisme)

Kelahiran Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dengan agenda tajdid (pembaharuan) yang ia lakukan. Sehinggga Muhamadiyah pun diakui sebagai gerakan tajdid baik dalam tingkat pemikiran maupun aksi. Agenda tajdid paling fundamental yang pernah dilakukan Muhammadiyah di level pemikiran antara lain menawarkan bentuk pemikiran keagamaan yang responsif dengan perubahan jaman tanpa harus meninggalkan pedoman utama umat beragama, al-Qur’an dan Sunnah. Dengan kata lain, Muhammadiyah telah menjadikan dua sumber ajaran Islam itu sebagai warisan suci yang selalu hidup (Living Qur’an and Sunnah).

Cerita Kyai Dahlan tentang pengajaran surat al-Ma’un kepada muridnya memberi contoh bagaimana al-Qur’an yang kala itu secara luas hanya dipakai sebagai “jampi-jampi” dan “doa kuburan”, oleh sang Kyai dijadikan sebagai kekuatan normatif untuk reformasi sosial. Kemudian berangkat dari sinilah berbagai macam amal sosial Muhammadiyah tumbuh berkembang. Belum lagi dengan agenda pembaharuan yang terkait dengan purifikasi pada wilayah ibadah mahdlah (ibadah khusus) yang pesan substantifnya adalah demistifikasi hal-hal yang memang bersifat duniawi dan mengembalikan kemurnian tata aturan ritual Islam. Berbagai ritual yang bersumber pada tradisi lokal, yang kental aroma mistiknya, didekonstruksi, sehingga umat tidak terjebak pada perilaku absorditas keyakinan (tahayul dan khurafat) yang membelenggu potensi rasionalitas dalam melihat dan menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Singkat kata, jika ingin sukses, maka harus tekun dan ulet serta penuh dengan pertimbangan (planning) bukan lantas menyebar sesaji di Laut Selatan, misalnya.

Pengalaman pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah ternyata tidak cukup membawa Muhammadiyah saat ini untuk senantiasa dalam barisan paling depan mengusung agenda tajdid, khususnya dalam bidang pemikiran keagamaan. Secara hampir mayoritas, di lingkungan Muhammadiyah masih cukup enjoy dengan warisan pembaharuan masa silamnya yang sungguh boleh dikatakan untuk saat ini layak dikatakan sebagai barang rongsokan. Mengapa tidak? Itu kan produk masa lampau yang terikat dengan semangat jamannya, sehingga ketika jaman telah berubah, tantangannya juga telah berubah, maka sudah selayaknya formulasi pemikiran yang ditawarkan untuk menjawab problem jaman pun harus berubah, tidak bertahan kepada sesuatu yang mapan, status quo.

Konservatisme pemikiran di Muhammdiyah adalah biang dari segala kebekuan pemikiran saat ini. Lebih parah lagi ketika menganggap konservatisme itulah yang otentik, yang paling Qur’ani, yang paling nyunnah. Sehingga ketika muncul pemikiran yang sedikit liberal, maka timbul perlawanan yang seolah-oleh itu adalah virus yang harus segera dimusnahkan, sehingga tidak menimbulkan “demam” berkepanjangan di Muhammadiyah. Konservatisme dipandang sebagai sesuatu yang menyelamatkan ketimbang masalah serius yang mengganggu agenda tajdid Muhammadiyah di usianya yang kian tua ini. Padahal sangat mustahil kyai Dahlan mendobrak tradisi lama yang kontra produktif dengan semangat pembebasan Islam dengan menawarkan ajaran baru yang sejalan dengan semangat jaman, melakukan itu dengan pemikiran konservatif. Pemikiran Kyai Dahlan bukan berangkat dari konservatisme, tetapi lebih didorong oleh semangat pembaharuan yang berbasis pada progresifisme yang transformatif. Ciri dari progresivisme pemikiran Kyai Dahlan adalah timbulnya resistensi akibat dari pemikiran yang melawan maintreen (arus utama) alias pemikiran Kyai Dahlan kala itu memiliki bobot kontroversi yang kuat. Kontroversi ini yang menandai pemikiran progresif di manapun.

Maka sangat menyedihkan jika Muhammadiyah saat ini alergi dengan hal-hal yang bersifat progresif. Progresivitas memang kontroversial, tetapi bukankan pembaharuan itu pasti memunculnya pro-kontra sebagai asal mula kontroversi muncul? Lantas mau di bawa ke mana Muhammadiyah menjelang satu abad kelahirannya jika masih terus-terusan emoh terhadap new paradigm (cara berfikir baru) dan masih bersikukuh terhadap sesuatu yang lama yang sudang usang? Di mana peran pembaharuan Muhammadiyah untuk masa kini dan masa mendatang? Atau cukup di sini saja sejarah panjang Muhammadiyah?

Tentu berputus asa adalah tidak patut dipelihara karena jelas dibenci oleh Tuhan. Bentuk ketidakputusasaan dalam hal ini perlu duwujudkan dengan senantiasa mendorong Muhammadiyah agar tidak semakin jauh terseret arus konservatisme dan meninggalkan semangat pembaharuan yang mestinya include dalam gerak nafasnya. Dorongan-dorongan yang bersifat sporadis yang dilakukan oleh kelompok kreatif (creative group) perlu dilakukan lebih sistemik dan solutif, tidak malah menciptakan problem baru, konservatisme baru.

Kuntowijoyo pernah berujar : “Kala kelompok elit Islam (ulama atau cendekiawan) dirasa kurang peduli dengan nasib rakyat, bukan berarti mereka orang-orang yang sengaja mengabaikan perintah agama, bisa jadi problemnya ada pada sistem pengetahuan mereka”. Pernyataan pak Kunto ini bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam mengurai benang kusut kemapanan pemikiran Islam di Muhammadiyah. Banyak orang pasti akan bilang bahwa buat apa terlalu banyak berteori, kalau yang penting adalah amal. Tetapi orang semacam itu perlu juga diingatkan dengan firman Allah Q.S. al-Isra’:36 : “Dan janganlah kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya…”. Amal nyata ternyata harus berbasis pada ilmu yang menjadi panduan baik normatif maupun praksis atas amaliah itu. Dengan kata lain sistem pengetahuan itu sangat penting untuk memberi bobot nilai sekaligus petunjuk (guidance) bagaimana amal dapat dilakukan, kapan, dan di mana.

Tajdid al-Afkar di Muhammdiyah dimulai dengan merubah sistem pengetahuan (system of knowledge) yang selama ini cenderung atomistic approach (pendekatan terpilah-pilah) lebih ke arah holistic approach (pendekatan menyeluruh) dalam mencandra pensoalan. Adagium “ar-ruju’ ila al-Qur’an wa as-Sunnah” harus lebih dimaknai sebagai “back to the principles of the Qur’anic ethical values” yang lebih substatif-kontekstual ketimbang kembali kepada aspek-aspek formal melulu. Majlis Tarjih Muhammadiyah harus merevitalisasi teori kunci (manhaj) dalam ijtihadnya sehingga memungkinkan produk pemikirannya lebih memihak kepada problem real umat. Majlis Tarjih jangan melulu melihat persoalan dari kaca mata fiqh (fiqh oriented) tetapi harus lebih melihat itu sebagai masalah komplek yang harus didekati dengan inter atau multi-disiplin.

Sehingga al-Tajdid al-Afkar tentu tidak bisa dilepaskan dari proyek revitalisasi – khususnya – Majlis Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam, baik dari aspek metodologi dan pendekatan sampai aspek kelembagaan dan menejemen isunya. Aspek metodologi yang perlu direvitalisasi dimulai dengan membongkar (recontruction) metodologi lama, khususnya yang masih berbasis ushul fiqh klasik, dan perlu dicoba untuk digagas metodologi dan pendekatan baru yang mempertimbangkan perkembangan pemikiran yang terjadi di era kontemporer ini, baik di Timur maupun di Barat. Membongkar metodologi lama tidak berarti meninggalkan sama sekali metodologi itu. Prinsip al-muhafadhatu ‘ala qadim al-shalih, wa al-akhdzu li al-jadid al-ashlah (menjaga warisan lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik), perlu diterapkan dalam hal ini. Sebagai bentuk kongkret, misalnya, meramu sedemikian rupa antara qiyas-nya al-Syafi’i dengan teori batas (nadhariyah hududiyah) Muhammad Syahrur, antara mashlahat-nya at-Thufi dengan al-yasar al-Islami-nya Hasan hanafi, dan sebagainya.

Aspek kelembagaan juga penting direvitalisasi. Sebagaimana kebiasaan lembaga manapun, sebuah lembaga perlu disuplai dengan sumber daya manusia yang capable dan memiliki responsibility untuk melaksanakan -dengan profesional- misi lembaga itu. Seorang anggota Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam harus seorang faqih atau paling tidak scholar di bidang pemikiran Islam tentu sebuah keniscayaan, sebagainama sebuah rumah sakit yang mayoritas pimpinannya seorang dokter. Tetapi satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah komposisi keanggotaan yang merupakan representasi dari ragam masalah yang dihadapi, khususnya ketika menggunakan pendekatan inter atau multi-disipliner, yakni dengan melibatkan pula ahli-ahli di bidang lain di luar Islamic studies. Dan agar tidak bias gender, sebagaimana banyak dituduhkan oleh aktivis feminis, atas produk pemikiran Majlis Tarjih maka wajib hukumnya untuk melibatkan perempuan, dalam rangka melihat sisi-sisi persoalan dari kepentingan perempuan, agar prinsip keadilan gender terpenuhi dan tidak male bias (bias kelelakian).

Terakhir yang tidak kalah penting dalam proyek revitalisasi adalah menejemen isu. Banyak hal apa yang digagas dalam majlis adalah sesuatu yang sudah out of date, sudah tidak memiliki bobot actulity alias kadaluwarsa, sehingga tidak marketable. Perlu dipikirkan bagaimana menjembatani itu dengan terus-menerus melakukan kajian dan penelitian yang serius dan mendalam sehingga temuan-temuan pemikiran yang benar-benar baru dan dibutuhkan umat dapat terus terproduksi, bak air yang senantiasa mengalir dari mata air, tanpa henti dan menyegarkan. Dan tak lupa pula proses sosialisasi pemikiran (campaign of thinking) yang harus diatur secara cedas. Mulai dari kemasan bahasa yang tidak “melangit” sampai penggunaan media yang dapat diakses secara mudah oleh umat yang paling pelosok dan paling bawah.

Berbagai agenda itu diharapkan dapat menjadi sesuatu yang bisa mengawali langkah-langkah kongkret tajdid selanjutnya. Sungguh sayang jika Muhammadiyah yang sudah kadung dicap pembaharu ini lantas menjadi pro-status quo yang tidak bisa berbicara apa-apa di tengah-tengah problem keummatan sekaligus kebangsaan yang kian komplek. Sudah saatnya Muhammadiyah untuk goodbey terhadap konservatisme dan mengucapkan selamat datang (kembali) kepada progresivisme yang dulu pernah dimiliki Muhammadiyah.